Soal PTSL, Para Kades Di Kab. Tegal Berpotensi Terjerat Resiko Hukum

INDONESIASATU.CO.ID:

TEGAL - Program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap yang digulirkan Badan Pertanahan Nasional atau BPN pada dasarnya ditujukan untuk mendorong pergerakan kemajuan masyarakat ekonomi lemah.

Namun realisasi program PTSL akan dapat dijalankan sepanjang telah diterbitkannya Perda atau perbup dari Kepala daerah atau Bupati Tegal yang merupakan perintah dari Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri..

" Di Kabupaten Tegal, hingga saat ini belum pernah ada Perdanya yang diterbitkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan," Ujar Irwan Jaelani, Sekretaris LSM Bintang Nusantara pada wartajateng.com (Senin, 15/3/2018).

Menurutnya, selain sifatnya berbunyi perintah yang disebutkan dalam SKB tiga menteri, perda juga dapat mengatur besarnya biaya yang ditanggung penerima manfaat program.

" Jadi apabila program ini dijalankan tanpa adanya Perda Pemerintah kabupaten Tegal, jelas itu sudah menyalahi aturan. Belum lagi diberbagai desa mereka memungut biaya dengan berbagai varian nominal ada yang memungut hingga 400 ribu rupiah dari ketentuan yang yang tertera dalam skb tiga menteri yang menyebutkan tidak lebih dari 150 ribu rupiah," Beber Irwan.

Irwan Jaelani menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Tegal yang kurang responsif terhadap gejolak yang dihadapi perangkat pemerintahan hilir seperti para Kades.

" Mereka para Kades sangat rentan menghadapi resiko hukum. Program PTSL dijalankan tanpa dasar hukum seperti perda saja sudah tergolong pelanggaran, apalagi para Kades memungut biaya melampaui batas ketentuan 150 ribu rupiah," Urainya.

" Bisa bisa sebagian besar Kades di Kabupaten Tegal terperangkap dalam pasal pidana pungli," Tandas Sekjen LSM Bintang Nusantara pimpinan Harjo Yiyatno alias Darjo ini.

Dari pantauan wartajateng.com yang didampingi dirinya, terdapat beberapa Kades yang mengalami kegagalan memahami produk hukum program PTSL. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak memiliki buku petunjuk program tersebut.

" Kami sangat menginginkan diadakannya briefing secara intens dari pemerintah kabupaten untuk memahami program ini," harap salah seorang Kades yang tidak mau dicantumkan namanya sambil membaca buku petunjuk yang disodorkan Irwan.

" Bayangkan mas, kalau rata rata kades tidak memahami programnya, bisa bisa penjara penuh dengan Kades yang terjerat pidana pungli," Pungkas Irwan. *(Anis Yahya/Raymond)*

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita