Atas Dugaan Pungli Kepala SMP N 1 Margasari Dilaporkan Ke Kejaksaan Negri Slawi

yahya, 07 Feb 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Tegal. Kepala SMP Negeri 1 Margasari, Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal berinisial NS dilaporkan LSM Gempur bersama dua lembaga kontrol sosial lainnya ke Kejaksaan Negeri Slawi atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa pungutan liar atau pungli serta penyalah-gunaan wewenang.

Menurut ketua Lsm Gempur, Djaenal Abidin pihaknya setelah melakukan kegiatan investigatif maka telah ditemukan indikasi kearah perbuatan melawan hukum berupa pungutan liar atas siswa-siswanya yang diwajibkan membayar pungutan melalui surat edaran yang dibagikan dengan besaran nominalnya mendasari pungutan tahun sebelumnya dengan mencantumkan stempel kepala sekolah yang disebutnya sebagai perbuatan penyalah-gunaan kewenangan selaku kepala sekolah.

Selanjutnya disebutkan dalam laporan yang dikirimkan per tanggal 27 Januari 2020 itu bahwa pihak sekolahan tanpa musyawarah langsung mengundang wali murid serta membagikan surat edaran pungutan tersebut. Sikap sekolah juga dalam melakukan penagihan seperti layaknya pola-pola penagihan yang dilakukan debt collector dengan penagihan terus menerus. Dari hasil wawancara yang dikembangkan Lsm, banyak wali murid yang sebenarnya keberatan dan juga tidak mampu membayar tetapi terpaksa membayar karena kuatir anaknya dipermalukan di sekolah.

Bahkan cara pembayaran meski dicicil, namun wali murid tidak diberi kuitansi bukti pembayaran. Namun bagi wali murid yang kritis, diberikan kuitansi hanya sekali dan cicilan selanjutnya tanpa diberi kuitansi hingga pembayaran lunas.

Bagi kelas VIII untuk tahun ajaran yang sedang berjalan, ada kegiatan tour yang diselenggarakan pihak sekolah dimana waktu pelaksanaan, lokasi tujuan serta besarnya biaya telah ditentukan tanpa musyawarah dengan wali murid. Kegiatan ini tertulis dalam surat edaran dan surat pernyataan yang diberikan siswa untuk disampaikan ke wali murid.

“ Ini persoalan pidana murni loh mas. Jangan main-main. Jangan merasa ada yang memback-up terus pihak sekolah banyak mengabaikan yang berkaitan dengan resiko hukum, “ Tegas Djaenal Abidin kepada Kantor Berita Online Jurnalis Indonesia Satu, Kamis (6/2). Djaenal merasa geram karena pihak sekolah mencoba menyelesaikan segala sesuatunya dengan menggunakan kekuatan oknum aparat TNI yang memback-up meski oknum tersebut beralasan terlibat dalam persoalan itu dengan kapasitas sebagai anggota komite sekolah.

Mendasari pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 Tahun 2019 juga Nomor 08 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) antara lain bahwa pihak sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bebas pungutan bagi seluruh siswa dan hal itu sudah cukup jelas.

Maka bagi LSM Gempur bersama dua lembaga kontrol sosial menganggap terdapat kepatutan untuk menduga bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dan penyalah-gunaan wewenang dan jabatan dalam bentuk Pungli yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 1 Margasari. Sehingga pihaknya melaporkan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri Slawi.

“ Ini untuk pembelajaran buat sekolahan mas. Hampir sebagian besar sekolah di Kabupaten Tegal tidak ada yang berani melakukan seperti yang dilakukan SMP ini. Apalagi menggunakan oknum TNI yang nota bene punya resiko pertaruhkan jabatan, “ Pungkas Djaenal Abidin. (Tim / Foto : Kemendikbud)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu